Eksekusi tanah di Sulawesi Utara (RCTI/13Okt06) kembali rusuh. Persoalan menempati lahan yang dijadikan tempat tinggal oleh para pendatang secara ilegal sebenarnya merupakan persoalan yang mudah untuk ditangani. Mengapa?. Kesalahan ada di tangan pemerintah setempat, Kelurahan?Kecamatan?. Saya pernah melihat berita di televisi bahwa warga yang menempati lahan ilegal itu ternyata memiliki KTP!. Apa artinya? kepemilikan KTP menandakan bahwa seseorang itu merupakan penduduk yang secara legal terdata di pemerintahan setempat.
Ini berarti, pemerintah setempat mengakui dan membiarkan penempatan lahan ilegal tersebut. Aneh? bagi saya hal ini tidak aneh...korupsi, kolusi atau istilah lainnya merupakan "menu" sehari - hari para pejabat kita. Saya yakin ada pejabat pemerintahan yang baik, tapi mereka ini minoritas...dan minoritas yang tidak mengikuti mayoritas akan diberi label "penjahat"...
back to topic
Pemerintah setempat memberikan pengakuan yang sah atas penempatan lahan "liar" tersebut. Gubernur kita selalu berteriak bahwa persoalan kepadatan penduduk merupakan salah satu prioritas dalam program kerjanya. Menurut saya mudah sekali untuk mengatasi hal itu...mudah. Berangus semua yang menempati lahan "liar" tersebut, kemudian Gubernur kita ini harus berani memecat pejabatnya yang membiarkan penempatan lahan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah...beranikah orang nomor satu di Jakarta ini?? saya yakin...tidak.
Politik merupakan satu "komoditi" yang harus saling "melengkapi" dan saling "menguntungkan". Di Jakarta, terlalu banyak pihak - pihak yang punya kepentingan. Politik di Jakarta (dan Indonesia) adalah politik yang "kotor", demokrasi "humor" dan pemerintahan yang munafik. Tiga penilaian saya itu sudah menjadi rahasia umum yang kemudian menjadi satu hal yang dapat dimaklumi oleh 200 juta jiwa lebih penduduk Indonesia.
Pengangkatan seseorang dari "bukan siapa - siapa" menjadi "siapa - siapa" membutuhkan "sokongan gizi" dari pihak - pihak yang berkepentingan. Misalkan saya sebagai pihak rakyat jelata ingin cepat kaya, maka saya akan menyokong teman saya atau calon teman saya untuk menjadi orang nomor satu di daerah tempat tinggal saya dengan harapan saya akan mendapatkan keuntungan yang sama besarnya. Anda mengerti ilustrasi saya?
Keterlibatan pihak - pihak "non government" ini sudah terlalu kronis di perpolitikan daerah. Mengapa saya berpendapat bahwa orang nomor satu di Jakarta tidak berani memberantas dengan tegas para pejabat dan melaksanakan programnya dengan tegas?? karena ada tekanan dari pihak - pihak "non government" ini...Dengan mengatasnamakan KEMANUSIAAN maka semua dibiarkan...bangsa yang permisif ...bagaimana kita mau maju?
Siapa suruh datang ke Jakarta jika tidak punya skill dan edukasi? Ini kota besar...THE STRONGEST WILL SURVIVE!!
Ini berarti, pemerintah setempat mengakui dan membiarkan penempatan lahan ilegal tersebut. Aneh? bagi saya hal ini tidak aneh...korupsi, kolusi atau istilah lainnya merupakan "menu" sehari - hari para pejabat kita. Saya yakin ada pejabat pemerintahan yang baik, tapi mereka ini minoritas...dan minoritas yang tidak mengikuti mayoritas akan diberi label "penjahat"...
back to topic
Pemerintah setempat memberikan pengakuan yang sah atas penempatan lahan "liar" tersebut. Gubernur kita selalu berteriak bahwa persoalan kepadatan penduduk merupakan salah satu prioritas dalam program kerjanya. Menurut saya mudah sekali untuk mengatasi hal itu...mudah. Berangus semua yang menempati lahan "liar" tersebut, kemudian Gubernur kita ini harus berani memecat pejabatnya yang membiarkan penempatan lahan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah...beranikah orang nomor satu di Jakarta ini?? saya yakin...tidak.
Politik merupakan satu "komoditi" yang harus saling "melengkapi" dan saling "menguntungkan". Di Jakarta, terlalu banyak pihak - pihak yang punya kepentingan. Politik di Jakarta (dan Indonesia) adalah politik yang "kotor", demokrasi "humor" dan pemerintahan yang munafik. Tiga penilaian saya itu sudah menjadi rahasia umum yang kemudian menjadi satu hal yang dapat dimaklumi oleh 200 juta jiwa lebih penduduk Indonesia.
Pengangkatan seseorang dari "bukan siapa - siapa" menjadi "siapa - siapa" membutuhkan "sokongan gizi" dari pihak - pihak yang berkepentingan. Misalkan saya sebagai pihak rakyat jelata ingin cepat kaya, maka saya akan menyokong teman saya atau calon teman saya untuk menjadi orang nomor satu di daerah tempat tinggal saya dengan harapan saya akan mendapatkan keuntungan yang sama besarnya. Anda mengerti ilustrasi saya?
Keterlibatan pihak - pihak "non government" ini sudah terlalu kronis di perpolitikan daerah. Mengapa saya berpendapat bahwa orang nomor satu di Jakarta tidak berani memberantas dengan tegas para pejabat dan melaksanakan programnya dengan tegas?? karena ada tekanan dari pihak - pihak "non government" ini...Dengan mengatasnamakan KEMANUSIAAN maka semua dibiarkan...bangsa yang permisif ...bagaimana kita mau maju?
Siapa suruh datang ke Jakarta jika tidak punya skill dan edukasi? Ini kota besar...THE STRONGEST WILL SURVIVE!!
2 komentar:
Itulah Ibukota yg tercinta ini dan merupakan sumber percontohan yg amat buruk bagi kota kota lainnya. Buruk dalam menerapkan Perda nya.
yeah bro, anehnya lagi semuanya pada cuek...kayaknya emang butuh HITLER nih di Jakarta...biar pada bisa dimasukkan ke kamar gas semua orang2 tua itu
Posting Komentar